PIKIRANKITA.ID – JAKARTA – Pemerintah Indonesia memastikan penerbitan perdana Panda Bond, yaitu surat utang negara berdenominasi yuan yang diterbitkan di pasar keuangan China, tetap akan dilakukan pada 2026. Meski semula dijadwalkan terbit pada awal Juli, pemerintah memutuskan menggeser jadwal penerbitan menjadi akhir Juli 2026 menyusul tingginya minat investor institusi di China.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penyesuaian jadwal dilakukan untuk memberi waktu kepada sejumlah fund manager dan bank besar di China menyelesaikan proses persetujuan investasi internal mereka.
“Minat mereka meningkat. Ada beberapa fund manager besar atau bank-bank besar di sana yang terlambat tahu. Jadi mereka minta kita undur sedikit supaya mereka punya waktu mengajukan proposal ke investment committee mereka,” kata Purbaya di Jakarta.
Menurut Purbaya, hingga kini sedikitnya 21 investor institusi besar telah menyatakan minat membeli Panda Bond Indonesia. Di antaranya berasal dari China Investment Corporation (CIC), Agricultural Bank of China (ABC), serta Export-Import Bank of China (China Exim Bank/CEXIM).
Pemerintah menilai penerbitan Panda Bond merupakan bagian dari strategi diversifikasi pembiayaan negara agar tidak bergantung pada pasar obligasi berdenominasi dolar Amerika Serikat.
Namun, di balik optimisme tersebut, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa instrumen Panda Bond juga memiliki risiko yang perlu diantisipasi.
Risiko Nilai Tukar Yuan
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai penerbitan utang dalam mata uang asing pada dasarnya selalu membawa risiko nilai tukar.
Menurutnya, apabila nilai tukar yuan menguat terhadap rupiah, maka beban pembayaran pokok maupun bunga utang pemerintah juga akan meningkat.
“Setiap utang dalam mata uang asing memiliki risiko kurs. Karena itu pemerintah harus memastikan ada strategi mitigasi agar fluktuasi nilai tukar tidak membebani APBN,” ujar Faisal dalam sejumlah kajian mengenai pembiayaan utang luar negeri.
Jangan Terlalu Bergantung pada Satu Pasar
Pengamat pasar keuangan dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, juga mengingatkan bahwa diversifikasi sumber pembiayaan memang diperlukan, namun pemerintah tetap harus menjaga keseimbangan agar tidak terlalu bergantung pada satu negara atau satu kelompok investor.
Menurutnya, semakin terkonsentrasi basis investor pada satu pasar, semakin besar pula risiko apabila terjadi perubahan kebijakan ekonomi maupun geopolitik di negara tersebut.
Diversifikasi investor, kata Fithra, harus tetap menjadi prinsip utama dalam pengelolaan utang negara.
Risiko Geopolitik
Selain risiko kurs, ekonom menilai kondisi geopolitik juga perlu diperhatikan. Hubungan dagang global, perubahan kebijakan moneter China maupun dinamika hubungan China dengan negara-negara Barat dapat memengaruhi minat investor terhadap Panda Bond.
Apabila terjadi gejolak di pasar keuangan China, biaya penerbitan surat utang maupun permintaan investor dapat berubah secara signifikan.
Pemerintah: Diversifikasi Pembiayaan
Meski demikian, pemerintah menegaskan Panda Bond bukan sekadar mencari sumber utang baru.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penerbitan Panda Bond merupakan langkah strategis untuk memperluas basis investor internasional sekaligus mengurangi dominasi pembiayaan yang selama ini bertumpu pada pasar obligasi dolar AS.
Menurut Purbaya, investor di China juga menggunakan lembaga pemeringkat lokal dalam menilai kualitas obligasi sehingga pemerintah memiliki alternatif selain bergantung pada persepsi lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global Ratings, Moody’s, maupun Fitch Ratings.
Harus Tetap Prudent
Sejumlah ekonom menilai penerbitan Panda Bond dapat menjadi langkah positif apabila dilakukan secara terukur. Diversifikasi sumber pembiayaan dinilai mampu memperluas akses pendanaan pemerintah dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.
Namun, mereka mengingatkan agar pemerintah tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang, memperhitungkan risiko nilai tukar, menjaga komposisi utang dalam mata uang asing, serta memastikan dana hasil penerbitan obligasi digunakan untuk pembiayaan yang produktif sehingga tidak menambah beban fiskal di masa mendatang. (GKA)
