PIKIRANKITA.ID – JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan merilis hasil evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Survei tersebut mencatat 75 persen responden masyarakat mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah, sementara penilaian terhadap kinerja presiden dari kelompok ahli hanya mencapai 2,8 dari skala 10.
Hasil survei yang dipaparkan pada Minggu (11/10/2026) itu menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari tekanan ekonomi rumah tangga, beban pajak, penciptaan lapangan kerja, hingga penegakan hukum. Temuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi CELIOS terhadap arah kebijakan pemerintahan selama dua tahun terakhir.
Nilai Kinerja Prabowo di Bawah Lima
Dalam penilaian masyarakat umum, Presiden Prabowo memperoleh skor rata-rata 4,6 dari 10. Sementara itu, kelompok ahli memberikan nilai lebih rendah, yakni 2,8 dari 10.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapatkan skor 4,9 dari masyarakat umum dan 2,2 dari kelompok ahli. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara penilaian responden masyarakat dan kalangan ahli terhadap kinerja kedua pemimpin nasional.
Untuk penilaian terhadap Prabowo dari masyarakat umum, 48 persen responden memberikan skor pada rentang 1–4, sebanyak 23 persen memberikan nilai 5–6, dan 28 persen memberi nilai 7–10. Adapun pada kelompok ahli, 32 persen memberikan nilai 1 untuk kinerja presiden.
Tiga dari Empat Responden Mengaku Stres
Salah satu temuan yang menonjol dalam survei CELIOS adalah 75 persen responden masyarakat menyatakan mengalami stres akibat kebijakan pemerintah. Sebanyak 17 persen menyatakan tidak mengalami stres, sedangkan 8 persen lainnya tidak memberikan jawaban pasti.
Survei itu juga mencatat 67 persen responden mengaku mengalami stres akibat perilaku Presiden Prabowo. Sebanyak 23 persen menyatakan tidak mengalami stres, sementara 9 persen lainnya menjawab tidak tahu. Persentase tersebut merupakan persepsi responden, bukan pengukuran klinis kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyebut keluhan yang banyak muncul berkaitan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, kesulitan memperoleh pekerjaan, serta persoalan penegakan hukum.
Beban Pajak dan Sentralisasi Kebijakan Disorot
Dalam aspek ekonomi, 82 persen responden menilai pajak dan pungutan pemerintah terlalu berat. Sebanyak 11 persen tidak sependapat, sedangkan 7 persen lainnya tidak mengetahui atau belum menentukan sikap.
Survei tersebut juga menemukan 60 persen responden menilai sentralisasi kebijakan pemerintah merugikan perekonomian daerah. Sebanyak 18 persen tidak sependapat dan 22 persen lainnya tidak memberikan penilaian pasti.
Selain itu, 51 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mengarah pada tata kelola militeristik. Sebanyak 30 persen menolak penilaian tersebut, sementara 19 persen tidak mengetahui atau belum menentukan sikap. Temuan ini merupakan penilaian responden dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan secara hukum telah berubah menjadi militeristik.
Utang Negara dan Kunjungan Luar Negeri Dipertanyakan
CELIOS juga mengukur pandangan masyarakat terhadap manfaat utang pemerintah bagi generasi mendatang. Hanya 16 persen responden yang menilai utang tersebut memberikan manfaat, sedangkan 66 persen menilai tidak memberikan manfaat. Sebanyak 18 persen lainnya tidak mengetahui atau belum menentukan sikap.
Terkait kunjungan luar negeri Presiden Prabowo, 21 persen responden menilai kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia. Sebaliknya, 63 persen menilai manfaat nyatanya tidak terlihat, sementara 16 persen lainnya belum menentukan sikap.
Angka-angka tersebut menunjukkan persepsi responden mengenai manfaat kebijakan fiskal dan diplomasi, bukan perhitungan langsung mengenai dampak ekonomi bersih dari setiap pinjaman atau kunjungan luar negeri.
Lebih dari Separuh Responden Pemilih Prabowo Mengaku Tak Akan Memilih Kembali
Dalam pertanyaan mengenai pilihan politik, CELIOS mencatat 55 persen responden yang mengaku memilih Prabowo pada Pilpres 2024 menyatakan tidak akan memilihnya kembali apabila pemilihan presiden berlangsung saat survei dilakukan.
Sebanyak 27 persen menyatakan akan kembali memilih Prabowo, sedangkan 19 persen belum menentukan pilihan. Hasil ini menggambarkan jawaban responden dalam survei, bukan hasil pemilu maupun prediksi pasti mengenai pilihan pemilih pada pemilihan presiden mendatang.
Metodologi Survei
CELIOS mengumpulkan data pada 15 September hingga 9 Oktober 2026 melalui dua survei terpisah. Survei masyarakat umum melibatkan 1.142 responden dari berbagai provinsi dengan metode non-probability sampling melalui Meta Ads. Peneliti kemudian menerapkan pembobotan atau weighting untuk menyesuaikan komposisi sampel dengan karakteristik populasi acuan.
Sementara itu, survei kelompok ahli melibatkan 129 responden menggunakan metode snowball sampling, yakni perekrutan responden melalui rekomendasi dari peserta awal yang memenuhi kriteria. CELIOS menyatakan instrumen penelitian juga melalui pengujian validitas dan reliabilitas serta penelaahan eksternal.
Karena survei masyarakat menggunakan metode nonprobabilitas, hasilnya perlu dibaca sebagai gambaran persepsi responden yang diteliti, bukan otomatis dianggap mewakili seluruh penduduk Indonesia dengan margin of error seperti survei probabilitas.
Gerindra Membantah dan Mempertanyakan Metode Penilaian
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengkritik laporan tersebut dan menilai sejumlah kesimpulannya tidak objektif. Ia mempertanyakan metode penilaian CELIOS serta menilai temuan bahwa 75 persen responden mengalami stres akibat kebijakan pemerintah terlalu berlebihan.
Sugiat mengatakan penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi dilakukan untuk menjaga fondasi keuangan jangka panjang negara. Ia juga menyatakan pemerintah tetap berfokus pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan.
Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan menghargai hasil survei, kajian, dan kritik dari masyarakat maupun lembaga independen. Menurut Gibran, kritik tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan cara kerja pemerintah agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.
Evaluasi Publik dan Tantangan Pemerintah
Laporan CELIOS memperlihatkan sejumlah persoalan yang dipersepsikan masyarakat sebagai tekanan, terutama terkait kebutuhan pokok, pekerjaan, pajak, dan penegakan hukum. Namun, hasil survei tersebut perlu dibaca bersama indikator resmi dan data lain untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kinerja pemerintahan.
Bagi pemerintah, temuan ini menjadi masukan mengenai aspek kebijakan yang perlu dijelaskan, dievaluasi, atau diperbaiki. Sementara bagi publik, hasil survei dapat menjadi bahan untuk menilai kebijakan secara kritis dengan membedakan antara persepsi responden, data terukur, dan klaim politik dari berbagai pihak. (HPB)
