PIKIRANKITA.ID – SURABAYA, 14 JULI 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang berkembang di era digital. Menurutnya, kolaborasi ulama dan umara menjadi kunci dalam mencegah meningkatnya kerentanan sosial sekaligus memperkuat dakwah digital yang moderat, mencerahkan, dan relevan dengan perkembangan zaman.
Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2025–2030 sekaligus Pembukaan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (12/7).
Pada kesempatan tersebut, Prof. Dr. KH. Abdul Halim Soebahar resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur menggantikan KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah.
Dalam sambutannya, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada kepengurusan sebelumnya atas dedikasi dalam menjaga kehidupan keagamaan yang harmonis sekaligus mengucapkan selamat kepada kepengurusan baru yang diharapkan mampu memperkuat peran MUI sebagai mitra strategis pemerintah dan pelayan umat.
“Kami meyakini, di bawah kepemimpinan yang baru, MUI Jatim akan terus menjadi pilar penyejuk, pembimbing, sekaligus benteng moral bagi masyarakat Jawa Timur yang berkarakter, religius, moderat, dan majemuk,” ujarnya.
Khofifah menilai tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini semakin kompleks. Selain persoalan penyebaran hoaks dan disinformasi, masyarakat juga dihadapkan pada maraknya judi online (judol), kerentanan moral, penyalahgunaan media sosial, hingga dampak disrupsi teknologi digital dan mitigasi atas perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI).
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut tidak lagi hanya menyasar kalangan dewasa, tetapi juga semakin banyak memengaruhi anak-anak dan generasi muda melalui ruang digital.
“Kerentanan sosial banyak terjadi di masyarakat kita, tidak hanya menyasar orang dewasa dan berumur, tetapi juga anak-anak kita, banyak diantara mereka terpapar hal-hal destruktif dari media sosial,” ungkapnya.
Oleh karena itu, perempuan yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jawa Timur ini menekankan, MUI memiliki peran penting tidak hanya sebagai lembaga pemberi fatwa, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam membimbing kehidupan beragama, memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjaga nilai-nilai Islam yang moderat, serta menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.
“MUI tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemberi fatwa, tetapi juga sebagai mitra umat dan pemerintah dalam membimbing kehidupan beragama, memperkuat ukhuwah, menjaga nilai-nilai keislaman yang moderat, serta menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Khofifah juga menyoroti perubahan pola masyarakat dalam memperoleh referensi keagamaan. Menurutnya, lebih dari 60 persen masyarakat kini mengakses literatur keagamaan melalui media digital sehingga ruang digital harus diisi dengan konten dakwah yang kredibel, moderat, dan memiliki sanad keilmuan yang jelas.
“Tingginya persentase tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk syiar atau dakwah kita agar apa yang dijadikan referensi oleh masyarakat kita sanadnya benar-benar bersambung dan terhubung,” ungkapnya.
Karena itu, Gubernur Khofifah mendorong MUI Jatim untuk memperkuat dakwah digital dengan melibatkan para dai muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan media sosial. Menurutnya, dakwah yang santun, menyejukkan, dan moderat harus semakin hadir di berbagai platform digital sebagai penyeimbang terhadap maraknya disinformasi, ujaran kebencian, radikalisme, hingga penyalahgunaan media sosial.
“Platform digital harus menjadi ruang strategis bagi MUI untuk mendiseminasikan berbagai pemikiran yang mencerahkan, menyejahterakan kehidupan masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi terhadap kesehatan mental masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Khofifah mengingatkan bahwa Indonesia, termasuk Jawa Timur, sedang memasuki era bonus demografi yang akan menjadi berkah apabila diiringi dengan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berakhlak mulia.
“Mari kita kuatkan sinergi untuk mencetak generasi yang unggul secara intelektual, kokoh akhlaknya, kuat karakter kebangsaannya,” ajaknya.
Ia menambahkan, sinergi antara ulama dan umara selama ini telah menjadi modal sosial yang sangat penting dalam menjaga stabilitas daerah, memperkuat kerukunan dan toleransi, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi umat melalui penguatan ekonomi syariah dan pengembangan ekosistem industri halal.
“Sinergi yang kuat ulama dan umara akan menjadi motivasi tersendiri bagi umat untuk semakin berdaya melalui penguatan ekonomi syariah dan pengembangan ekosistem industri halal,” terangnya.
Karenanya Gubernur Khofifah menekankan pentingnya MUI untuk melibatkan para dai-dai muda untuk menggeser ruang dakwah konvensional ke platform digital. Caranya dengan memanfaatkan media sosial sebagai media dakwah yang menyasar lebih banyak masyarakat termasuk juga generasi muda dan remaja.
“Jadi kalau ini bisa kita bedah, platform digital ini akan menjadi titik bagaimana MUI untuk bisa mendesiminasikan berbagai pikiran-pikiran strategis, menyejahterakan kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan mental bagi masyarakat lebih luas dan lebih kuat lagi ,” katanya.
Di kesempatan ini, Khofifah menjelaskan pengukuhan pengurus MUI Jawa Timur bukan sekadar pergantian kepengurusan organisasi, tetapi merupakan momentum untuk memperkuat khidmat MUI sebagai _khadimul ummah wa shadiqul hukumah_.
“MUI tidak hanya pelayan umat tetapi juga mitra strategis pemerintah, dalam membimbing kehidupan keagamaan serta menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat,” sebutnya.
Pengukuhan kepengurusan MUI Jawa Timur ini juga dirangkaikan dengan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. Menurutnya Mukerda merupakan momentum strategis untuk merumuskan arah kebijakan dan prioritas program kerja MUI selama masa khidmat lima tahun ke depan.
“Saya berharap Mukerda ini dapat menghasilkan program-program yang visioner, implementatif, dan berdampak nyata, khususnya dalam memperkuat dakwah yang moderat, membangun kemandirian umat, meningkatkan literasi keagamaan, mempererat ukhuwah, serta menjawab berbagai tantangan sosial yang berkembang di tengah masyarakat,” ucapnya.
Dalam mewujudkan berbagai ikhtiar tersebut, lanjutnya, diperlukan sinergi yang erat antara ulama, umara, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat.
Pemprov Jawa Timur berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis MUI dalam menghadirkan kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan umat, penguatan karakter masyarakat, serta terwujudnya kehidupan yang religius, harmonis, dan toleran.
“Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, MUI merupakan mitra strategis dalam membangun masyarakat yang religius, harmonis, dan berdaya saing. Saya meyakini, dengan semangat kebersamaan, cita-cita mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara yang maju, adil, makmur, dan penuh keberkahan insya Allah dapat kita wujudkan bersama,” harapnya.
Di akhir, Gubernur Khofifah juga menyampaikan selamat kepada seluruh Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2025–2030 yang baru saja dikukuhkan. Ia berpesan agar amanah yang diemban bisa dijalankan dengan penuh keikhlasan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab demi kemaslahatan umat, bangsa, dan negara.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur, saya menyampaikan selamat dan sukses, semoga amanah yang diemban senantiasa memperoleh bimbingan Allah SWT demi kemajuan Jawa Timur dan Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua MUI Jatim Prof. Dr. KH. Abd. Halim Soebahar menyampaikan dalam 5 tahun ke depan langkah awal yang diambil adalah dengan menyiapkan wawasan pendalaman terkait MUI bagi seluruh pengurus MUI Jatim. Ia menyebut dalam kepengurusan MUI Jatim terdapat 23 badan, komisi dan lembaga yang didukung oleh tenaga-tenaga professional di bidangnya yang siap untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Sinergi itu akan terus kita lakukan antara MUI dan kelompok-kelompok strategis baik itu jajaran pemerintahan secara horizontal maupun secara vertikal,” kata Prof. Abd. Halim Soebahar.
Ia juga menyebutkan MUI telah menyiapkan dakwah melalui digital platform sebagaimana yang disampaikan Gubernur Khofifah. Menurutnya hal tersebut menjadi salah satu langkah antisipatif dan solutif yang harus diikhtiarkan oleh MUI Jatim atas terjadinya berbagai permasalahan sosial yang banyak terjadi akibat pengaruh dari media sosial.
“MUI sudah menyiapkan itu sebenarnya jadi tempo hari kira-kira 2 minggu yang lalu kita sudah lakukan audiensi dan itu banyak sekali masukan-masukan bahwa di masyarakat kita sudah banyak terjadi patologi sosial di masyarakat,” katanya. (SAL)
