PIKIRANKITA.ID – TULUNGAGUNG – UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Tulungagung menggelar audiensi dan pertemuan koordinasi dengan Bupati Tulungagung dalam rangka memperkuat sinergitas dan kolaborasi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kamis (8/1/2026). Pertemuan ini dihadiri oleh Bupati Tulungagung, Kepala UPT PPD Tulungagung beserta jajaran, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung, serta Jasa Raharja Tulungagung.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. menegaskan bahwa kolaborasi antarlembaga merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang saat ini menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui UPT PPD Tulungagung harus terus diperkuat agar potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan secara berkelanjutan, sekaligus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala UPT PPD Tulungagung, Gemilang Yudha Wahyu Perdana, S.STP, M.AP memaparkan capaian kinerja penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2025 yang menunjukkan hasil sangat positif. Realisasi penerimaan opsen pada tahun 2025 tercatat mencapai Rp160,45 miliar atau sebesar 124,76 persen dari estimasi target yang ditetapkan. Capaian tersebut dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung dan menjadi bukti konkret bahwa sinergi lintas instansi mampu mendorong optimalisasi pendapatan daerah secara nyata.
Dalam forum tersebut, Gemilang juga menyampaikan berbagai bentuk kolaborasi dan skema cost sharing yang telah berjalan. Di antaranya meliputi sosialisasi kebijakan opsen di seluruh kecamatan, penagihan pajak secara door to door bersama Bapenda Kabupaten Tulungagung, serta operasi gabungan dengan melibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, Satlantas Polres Tulungagung, dan Bapenda Kabupaten Tulungagung yang dilengkapi layanan Samsat Keliling secara on the spot. Selain itu, UPT PPD Tulungagung juga secara konsisten melaksanakan forum konsultasi publik, bimbingan teknis petugas pemungut pajak, program apresiasi wajib pajak, hingga Gebyar Undian Hadiah PKB.
Berbagai kegiatan tersebut dirancang untuk memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, serta mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan. Salah satu inovasi pelayanan yang dikembangkan adalah MIS Gayatri (Media Informasi Samsat Ganti Krepyak Tanpa Antri). Layanan ini merupakan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor lima tahunan yang terintegrasi dengan skema one day service, di mana seluruh proses pelayanan diselesaikan dalam satu hari dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB/krepyak) dikirimkan kembali kepada wajib pajak.
MIS Gayatri saat ini diperuntukkan bagi kendaraan plat merah, plat kuning, serta penyandang disabilitas. Ke depan, layanan ini direncanakan akan terus dikembangkan agar menjangkau segmen pelayanan yang lebih luas. Selain sebagai inovasi pelayanan, MIS Gayatri juga berfungsi sebagai media informasi Samsat Tulungagung yang menyediakan informasi lokasi layanan, jadwal operasional, serta berbagai informasi Samsat lainnya.
Dari sisi keselamatan berlalu lintas, Jasa Raharja Tulungagung melalui Ahmad Arif Budiman, S.E. menekankan pentingnya aspek keselamatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem layanan kendaraan bermotor. Ia memaparkan bahwa jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Tulungagung tercatat sebanyak 1.186 kejadian. Data tersebut menjadi perhatian bersama dan diharapkan dapat menjadi dasar penguatan upaya pencegahan kecelakaan melalui sinergi lintas instansi serta perumusan kebijakan keselamatan berlalu lintas yang lebih komprehensif.
Melalui pertemuan ini, seluruh pihak sepakat untuk terus memperkuat kolaborasi strategis antara UPT PPD Tulungagung, Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan para mitra terkait. Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang semakin terpadu, transparan, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Tulungagung. (MWY)
