PIKIRANKITA.ID – JAKARTA – Pemerintah Indonesia memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan hingga penghujung Desember 2025 meski tengah memasuki masa libur panjang Tahun Baru 2026. Kebijakan ini mendapatkan dukungan sekaligus kritik tajam dari berbagai pihak, menjadikannya salah satu sorotan kebijakan sosial paling hangat di akhir tahun.
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pelaksanaan MBG akan tetap berlangsung pada tanggal 29 hingga 31 Desember 2025 di seluruh wilayah Indonesia. Program ini berlangsung seperti biasa untuk menjamin pemenuhan gizi kelompok prioritas, termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tanpa terikat kalender pendidikan.
Dalam pernyataannya, Kepala BGN menyampaikan bahwa pemenuhan gizi terhadap kelompok rentan tidak boleh terhenti hanya karena libur sekolah atau cuti bersama. Menurutnya, intervensi gizi merupakan bagian dari upaya menciptakan generasi sehat dan produktif di tengah tantangan stunting dan kekurangan gizi yang masih terjadi di berbagai daerah.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan target program MBG akan menjangkau lebih dari 82 juta penerima manfaat secara bertahap di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam beberapa kesempatan dan menunjukkan ambisi pemerintah untuk menjadikan program ini sebagai strategi utama dalam pembangunan sumber daya manusia nasional.
Setneg
Namun, pelaksanaan program ini juga tidak lepas dari kontroversi. Kasus keracunan makanan massal yang dilaporkan terjadi di beberapa daerah pada 2025 memicu sorotan publik dan menyeret program MBG ke dalam perdebatan tentang pengawasan dan standar keamanan pangan. Laporan media asing mencatat ratusan siswa dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG, menimbulkan seruan evaluasi menyeluruh terhadap operasional dapur MBG di berbagai wilayah.
Pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Sri Raharjo, mengkritik aspek pengawasan program yang dianggap masih lemah. Ia menilai bahwa lemahnya kontrol serta target pelaksanaan yang terlalu ambisius menjadi faktor risiko terjadinya insiden tersebut. Pernyataan ini menambah tekanan terhadap pemerintah agar memperbaiki standar pengawasan program MBG.
Di satu sisi, pendukung program termasuk lembaga pemerintah dan organisasi regional menilai kegiatan MBG tetap penting sebagai bagian dari upaya jangka panjang menurunkan angka stunting, meningkatkan gizi anak, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM dan jaringan dapur lokal. Media mencatat dukungan tersebut terutama dalam kawasan yang terdampak bencana dan daerah tertinggal sebagai alat mitigasi gizi krisis.
Program MBG juga menunjukkan dampak nyata di lapangan. Misalnya di wilayah Bengkalis, Polsek setempat berhasil menyalurkan 904 paket makan bergizi bagi siswa sebagai bagian dari dukungan terhadap cita-cita pemerintah dalam memastikan akses pangan sehat.
Selain itu, Pemerintah melalui BGN dan mitra kerja sama seperti JICA (Japan International Cooperation Agency) turut meningkatkan kapasitas operasional program, termasuk pelatihan pengelolaan makanan bergizi yang berfokus pada higienitas dan pengurangan limbah, sebagai tindak lanjut dari tantangan yang dihadapi sebelumnya.
Secara keseluruhan, kebijakan MBG di akhir 2025 mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjamin pemenuhan gizi nasional, sekaligus menghadapi tantangan pelaksanaan yang kompleks di lapangan. Pemerintah diperkirakan akan terus menyempurnakan strategi, standar operasional, dan pengawasan program ini sepanjang 2026 untuk memastikan manfaat sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat dapat dirasakan secara luas. (JHX)
